Alfina Safitri 33030180064

MENGANALISIS BERBAGAI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI WABAH COVID – 19 DI INDONESIA DARI BERBAGAI ASPEK

1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

     Covid-19 atau biasa disebut Corona Virus merupakan sekumpulan virus yang menginfeksi virus pernapasan.  Virus ini bisa menyerang siapa saja tanpa memandang usia,  baik dari kalangan dewasa,  remaja maupun anak anak. Corona Virus pertama kali ditemukan dan merebak di Wuhan negara China dan sangat menular sehingga pertumbuhan virus tersebut sangat cepat. Sampai sekarang sudah ada ratusan negara diseluruh dunia yang melaporkan adanya kasus tersebut di negaranya.  Di Indonesia sendiri kasus tersebut pertama kali ditemukan pada awal maret lalu dan sampai sekarang sudah terdapat lebih dari ribuan orang yang terinfeksi virus tersebut dan akan masih bertambah tiap harinya. Indonesia menjadi negara yang termasuk tinggi dalam jumlah rasio kematian dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara lainya.  

     Untuk menghadapi masalah Corona Virus ini tentunya pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk menanggulanginya. Berbagai kebijakan tersebut sudah mulai diterapkan untuk mengantisipasi jumlah pasien covid-19 yang akan terus bertambah. Banyak sekali kebijakan yang diterapkan seperti social distancing atau menjaga  jarak,  menerapkan kerja dan sekolah dari rumah, sampai memberi bantuan berupa sembako dan uang yang akan disalurkan kepada masyarakat Indonesia. Ada juga kartu Pra Kerja yang akan diberikan kepada masyarakat Indonesia yang terkena PHK atau yang sedang mencari pekerjaan. Dalam hal ini banyak juga warga yang kesulitan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari nya apalagi dalam hal pekerjaan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah menggratiskan kebutuhan listrik masyarakat untuk 3 bulan ke depan.  Selain kebijakan kebijakan yang telah dijabarkan diatas ada juga kebijakan yang baru baru ini diterapkan terutama di wilayah Jabodetabek yaitu PSBB ( Pembatasan Sosial Berskala Besar) selain itu masih banyak lagi kebijakan pemrintah di Indonesia dalam menangani masalah covid -19 ini. 

    Untuk itu dibawah ini akan  diuraikan berbagai permasalahan dan kemungkinan penyelesaian yang dapat dilakukan dalam mengatasinya.  Masalah yang akan diuraikan adalah menjabarkan lebih lanjut mengenai kebijakan pemerintah mengatasi wabah covid-19 di Indonesia,  kebijakan mana yang paling baik dalam menangani masalah ini dan juga  pendapat  mengenai kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apa saja kebijakan pemerintah secara lebih rinci dan juga  tanggapan atau pendapat mengenai kebijakan tersebut. 

2. URAIAN PERMASALAHAN

     Berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam menangani masalah covid-19 di Indonesia sudah mencapai berbagai sektor.  Dari pendidikan,  sosial,  ketenagakerjaan,  industri , ekonomi sampai pada bidang keagamaan sudah diterapkan oleh pemerintah Indonesia.  Di bidang pendidikan misalnya,  pemerintah memilih  menerapkan siswa untuk melakukan pembelajaran dari rumah berbasis daring atau online.  Selain itu juga Perguruan Tinggi yang ada di berbagai wilayah di Indonesia juga terkena imbasnya yakni juga diberlakukan perkuliahan secara daring. Yang terbaru pemerintah baru saja menghapus Ujian Nasional bagi SD, SMP,  dan SMA sederajat yang sedianya akan dilaksanakan pada bulan Maret lalu.  Hal ini lantas mengundang berbagai pendapat baik pro kontra dari masyarakat.  Di sisi lain para siswa senang akan adanya pembatalan ini namun di sisi lain juga banyak siswa yang kecewa karena keputusan tersebut karena mereka sudah terlanjur mempersiapkan berbagai hal untuk Ujian Nasional tersebut.  Selain itu pemerintah dalam memberikan kebijakan dalam hal kebijakan juga dengan memberikan pembelajaran melalui saluran TV pemerintah,  tidak lain tujuanya adalah untuk mempermudah para siswa dalam pembelajaran dirumah.  Hal ini juga mendapat respon positif dari orang tua para siswa yang sangat mengapresiasi kerja dari pemerintah. Menkominfo juga menjamin bahwa dengan adanya pembelajaran berbasis daring ini,  dapat dipastikan jaringan internet tidak akan terganggu.  Perusahaan yang menyediakan jaringan internet tersebut seperti Indosat,  XL,  Telkomsel juga tidak ingin kalah dalam memberikan kemudahan untuk para siswa serta mahasiswa dalam mengakses aplikasi belajar yaitu dengan memberikan kuota gratis. 

     Dalam bidang sosial,  pemerintah juga menerapkan berbagai kebijakan salah satunya adalah social distancing dan juga physical distancing atau menjaga jarak satu sama lain serta larangan untuk berkumpul dengan banyak orang .  Hal ini sudah mulai diterapkan sejak awal ditemukannya kasus Corona virus di Indonesia,  namun disamping itu masih banyak masyarakat yang masih tidak mengindahkan peraturan yang telah dianjurkan oleh pemerintah,  terbukti dengan masih banyaknya orang orang yang berkumpul di kerumunan dan berbagai tempat misalnya saja di warung makan,  warnet atau dalam suatu acara  seperti acara hari besar,  pernikahan,  dan juga acara acara lain yang melibatkan banyak orang.  Dalam mengatasi masalah ini par pihak yang berwajib melakukan pemyidakan terhadap tempat tempat yang digunakan untuk berkumpul tersebut agar mereka membubarkan diri,  meskipun banyak menuai protes tetapi semata mata hal ini dilakukan untuk memutuskan mata rantai penyebaran Corona virus.  Tentu saja hal ini menimbulkan dampak bagi masyarakat salah satunya adalah untuk calon pengantin yang terpaksa harus membatalkan pernikahanya karena banyak KUA yang sudah tidak menerima untuk menikahkan mereka. Jika bisa pun mereka tidak akan bisa menyelenggarakan resepsi seperti biasa karena tentu nya akan melibatkan banyak orang. Dampak yang lain adalah banyaknya acara yang terpaksa harus dibatalkan karena wabah ini.  Seperti acara acara pada hari besar dan berbagai acara yang sudah direncanakan sebelumnya. 

     Penerapan kebijakan dalam bidang sosial lainya adalah PSBB (Pembatasan Sosial Bersama Besar)  yang dituangkan dalam Permenkes 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 kelanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487). Kebijakan ini ditetapkan pertama kali di daerah Jakarta dan sekarang sudah merambah ke berbagai daerah lain seperti Depok,  Bekasi dan Tangerang. Kebijakan lain yang sudah diterapkan adalah adanya pemberian bantuan sosial berupa sembako dan juga uang Rp.  600.000 yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Indonesia guna membantu kehidupan sehari-hari masyarakat yang terdampak covid – 19. Untuk menjamin bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran maka KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)  turut mengawasi dalam hal ini,  terbukti dengan diterbitkanya Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat, untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. DTKS yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos) merupakan basis data yang selama ini digunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat secara nasional.  Selain bantuan sosial berpartisipasi sembako dan uang pemerintah juga memberi bantuan kepada mereka yang sedang melakukan kredit rumah bersubsidi. 

     Selanjutnya adalah pada bidang ketenagakerjaan.  Tentu saja dampak dari Covid  19 ini sangat berpengaruh pada berbagai bidang salah satunya yang paling terdampak adalah bidang ketenagakerjaan. Bagaimana tidak,  PHK besar-besar an kian marak diterapkan oleh perusahaan perusahaan dengan berbagai alasan. Mulai dari berkurangnya permintaan produksi sampai tidak tersedianya gaji untuk para karyawan jika terus mempekerjakannya. Karena hal ini lah banyak masyarakat yang utamanya kalangan menengah ke bawah kesulitan dalam meneruskan kehidupan mereka selanjutnya. Pemerintah tidak tinggal diam mengatasi masalah ini,  salah satu upaya menanganinya adalah menerbitkan Program Kartu Pra-Kerja yang dijalankan untuk mengantisipasi PHK akibat wabah virus Corona (COVID-19) di Indonesia. Caranya dengan mendata warga yang pantas mendapatkan manfaat dari program tersebut. Ada dana Rp 10 triliun untuk ini. Sebagaimana diketahui, program kartu prakerja merupakan program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Program tersebut diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, beserta aturan pelaksananya, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. 

     Selain itu dalam sektor industri pemerintah juga memberikan keringanan,  hal ini terbukti dengan diterbitkannya kebijakan dalam bidang perpajakan berupa bantuan yang juga diberikan untuk pekerja di sektor industri pengolahan. Pemerintah akan membayar PPh Pasal 21 yang selama ini dibayar sendiri oleh para pekerja pengolahan. Alokasi yang disediakan sebesar Rp 8, 6 triliun. Hal ini tertuang dalam Permenkeu 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona.  Dalam aspek ekonomi pemerintah pastinya telah mengeluarkan banyak kebijakan salah satunya dengan membebaskan listrik untuk kalangan 450 VA yang akan diberikan selama 3 bulan terhitung sejak bulan April sampai pada Juni 2020 mendatang. Hal ini dilakukan karena banyaknya pekerjaan yang terkena PHK tentunya akan berimbas langsung pada pemenuhan kehidupan sehari-hari seperti salah satu hal nya membayar listrik. Kebijakan lain yang ditetapkan adalah pemberian serta penambahan anggaran yang tersebar dalam berbagai bidang. Untuk menjamin perlindungan para petugas medis serta tersedianya alat alat kesehatan  pemerintah  memberikan pula anggaran untuk hal ini yang ditaksir sampai 75 triliun. Dana tersebut juga digunakan untuk memperbarui rumah sakit rujukan Covid 19 yaitu Wisma Atlet Kemayoran serta santunan untuk tenaga medis yang gugur dan penanganan kesehatan lainya yaitu sebanyak Rp. 300.000.000. Untuk pemulihan ekonomi pemerintah sudah melakukan ancang ancang dengan merelaksasi kebijakan defisit APBN di atas 3 persen untuk 3 tahun kedepan 

     Dalam bidang keagamaan,  sudah banyak kegiatan kegiatan besar yang terpaksa dibatalkan karena akan mengumpulkan orang banyak. Salah satu yang sudah terjadi adalah hari raya Paskah yang dianjurkan untuk merayakanya dengan melaksanakan ibadah di rumah masing masing. Selain itu memasuki bulan Ramadhan banyak pula daerah daerah terutama dengan zona merah yang menganjurkan warganya untuk melaksanakan shalat tarawih  serta tadarus di rumah masing masing . Selain itu MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga menghimbau untuk tidak melakukan sahur on the road yang biasanya dilakukan. Imbauan tersebut tercantum dalam  Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang. Himbauan lain yang terdapat dalam surat edaran tersebut adalah menghimbau untuk tidak melaksanakan shalat Idul Fitri dengan mengumpulkan orang banyak, meniadakan buka puasa bersama dengan orang banyak,  serta mengatur tentang tata cara pengumpulan serta pendistribusian Zakat pada masa pandemi Corona. Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441H di tengah Pandemi Covid-19.  Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya perkumpulan warga yang akan mempercepat tersebarnya virus Corona. Semua himbauan diatas dapat diabaikan apabila telah diterbitkan pernyataan resmi dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah masing masing yang menyatakan keadaan wilayah telah aman. Ramadhan kali ini tentunya akan terasa berbeda bagi umat Muslim di seluruh dunia yang harus melaksanakan serta merayakanya dengan suasana berbeda karena virus ini. Dari sebelum dimulai nya bulan Ramadhan pemerintah sudah gencar menganjurkan masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan jauh,  salah satunya adalah mudik. Pemerintah menganjurkan agar tahun ini tidak pulang ke kampung halaman apalagi terhadap daerah yang terpapar virus Corona seperti Jabodetabek untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran. 

     Tentunya masih banyak lagi kebijakan yang akan diterapkan pemerintah untuk kedepanya. Mengingat kasus virus Corona yang semakin banyak dan meluas di seluruh penjuru nusantara. Kebijakan ini akan terus berkembang seiring berjalanya waktu mengikuti kondisi serta situasi yang akan terjadi. 

3. PENDAPAT 

     Menghadapi masalah Covid – 19 memanglah tidak mudah,  terlebih  sekarang virus tersebut sudah ditetapkan WHO sebagai pandemi dunia.  Tentu saja hal ini bukanlah masalah yang kecil dan tidak bisa diremehkan. Kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah menurut saya sudah cukup memadai walaupun masih terdapat kekurangan kekurangan saya pikir pemerintah sudah melakukan yang terbaik sebisa mungkin. Namun dari sekian banyak kebijakan yang telah diterapkan masih saja ada diantara beberapa masyarakat yang masih mengkritik kerja dari pemerintah. Menurut beberapa yang saya baca mereka mengkritik kekurangsigapan pemerintah dalam menghadapi virus Corona ini. Pemerintah dinilai lamban dalam menangani virus Corona sehingga menyebabkan virus ini tumbuh dan berkembang serta memakan banyak korban. Walaupun sekarang ini angka kesembuhan virus Corona di Indonesia lebih besar dari jumlah kematian,  namun tetap saja Indonesia negara yang cukup tinggi dalam rasio kematian dibandingkan dengan negara negara lain. Tentu saja ini menjadi pukulan yang besar bagi pemerintah mengingat kasus kematian yang akan terus bertambah bahkan semakin besar tiap harinya.  Seperti yang lihat,  pemerintah tidak gencar gencarnya mengingatkan untuk selalu berdiam diri dirumah dan melakukan social distancing tetapi dalam kenyataanya masih banyak masyarakat yang tidak mematuhinya,  jika sudah seperti ini tentunya merebaknya virus Corona di Indonesia tidak sepenuhnya disalahkan pada pemerintah. 

     Kebijakan kebijakan diatas yang telah dijabarkan diatas , menurut saya akan berhasil jika dapat diterapkan dan dipatuhi seluruh warga negara Indonesia,  sayangnya berbagai kebijakan terutama social distancing tersebut belum bisa diterapkan dengan semestinya di Indonesia.  Hal ini dibuktikan masih adanya masyakat yang masih berkumpul di tempat keramaian sehingga mengharuskan para penegak hukum untuk membubarkan masa yang berkumpul. Tentunya hal ini tidak patut untuk dicontoh menngingat usaha pemerintah dan tenaga medis serta jajarannya yang telah berkorban demi Indonesia yang tengah mengalami pandemi ini. Kebayakan masyarakat belum sadar akan apa yang telah mereka lakukan untuk melindungi Indonesia. Menurut saya orang orang seperti ini harus ditindak tegas agar mereke jera karena itu tidak hanya merugikan mereka saja tetapi masyarakat lain. 

     Seharusnya masyarakat dan pemerintah Indonesia dapat mencontoh negara kain yang berhasil dalam meredam virus ini seperti Korea Selatan dan juga Vietnam yang diketahui sangat sedikit melaporkan  jumlah kematian. Menurut saya hal ini harus dimulai dari kesadaran diri tiap manusia dalam mengatur kegiatan sehari hari yang mereka lakukan. 

     Dalam bidang pendidikan,  menurut saya upaya pemerintah dalam menghadapi kasus ini sangatlah tepat karena dengan meliburkan sekolah dan juga Perguruan Tinggi tentunya akan mengurangi berkumpulnya orang banyak sehingga virus ini dapat terhenti. Peran media dalam hal ini juga sangatlah penting,  mengingat para siswa harus belajar dari rumah tentunya akan bosan, untuk itu saluran televisi pemerintah dalam menghadirkan pembelajaran melalui televisi sangat saya dukung. Ini membuktikan kepedulian pemerintah terhadap dunia pendidikan sangatlah besar. Namun dengan adanya kebijakan ternyata masih saja ada orang tua yang malah mengajak anaknya untuk pergi seperti ke pusat perbelanjaan ataupun sekedar mengajak bermain keluar.  Hal ini sangat disayangkan mengingat tujuan diliburkan adalah agar para siswa belajar dari rumah. Selain itu banyak juga anak anak yang malah pergi ke warnet untuk bermain sehingga memaksa pihak berwajib untuk datang dan mengingatkanya.  Ini menjadi permasalahan bersama terutama orang tua harusnya lebih memproteksi anak anak agar berlian diri dirumah ditengah pandemi. 

     Dalam bidang sosial,  menurut saya hal inilah yang paling disayangkan. Terutama anjuran sosial distancing masih sangat diabaikan oleh masyarakat. Aturan PSBB misalnya, Meskipun sudah diterapkan namun  masih saja ada banyak pelanggaran yang terjadi seperti tidak memakai masker saat berkendara,  tetap berboncengan serta tetap masih banyak warga yang belum paham mengenai PSBB ini. Kemudian untuk penyaluran bantuan sosial sepertinya ada bantuan yang belum tepat sasaran,   terbukti dengan adanya kesenjangan data penerima bantuan sosial antara pusat dengan daerah sehungga menimbulkan protes dari warga.  Ini terjadi karena di beberapa daerah terjadi perbedaan siapa siapa saja yang menerima bantuan sosial dan juga siapa saja yang tidak menerima bahkan orang yang sudah meninggal pun menerima bantuan sosial,  tak ayal hal ini menimbulkan protes. Selain kritikan terhadap kinerja pemerintah saya juga menyoroti perilaku beberapa masyarakat yang tampaknya kurang bersyukur akan bantuan yang sudah diterima,  ada beberapa masyarakat yang mengeluh bahwa bantuan yang diberikan kurang memadai.  Bahkan ada salah seorang masyarakat di wilayah Jakarta yang memprotes tidak adanya uang di bantuan sosialnya yang berupa sembako. Padahal ketentuan bantuan sosial adalah berupa sembako untuk wilayah Jabodetabek dan juga uang Rp.  600.000 untuk diluar Jabodetabek.  Hal ini menunjukkan kurangnya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah sehingga er jadi kesenjangan kesenjangan tersebut. 

     Dalam bidang ketenagakerjaan serta industri,  menurut pendapat saya,  apa yang telah dilakukan pemerintah adalah yang terbaik. Menurut saya kebijakan tersebut sudah tepat namun karena banyaknya masyarakat mungkin kebijakan ini akan sedikit lamban,  karena yang akan dilayani bukan banyak beribu ribu orang tapi jutaan manusia yang terkena PHK. Pada sektor industri,  pemerintah pun tidak senantiasa diam terbukti dengan membayarkan pajak yang sebelumnya dibayar oleh perusahaan. Dalam bidang ekonomi,  menurut saya meskipun belum terlihat tetapi  kebijakan  yang diterapkan cukup baik.  Pemerintah pun sudah mulai ancang ancang untuk perekonomian setelah pandemi ini. Hal ini tentunya patut diapresiasi. Anggaran dengan jumlah yang sangat banyak tersebut tentunya diharapkan dapat tepat sasaran karena uang yang telah digelontorkan pemerintah bukanlah jumlah yang sedikit melainkan sangat banyak. Diharapkan dana yang telah dianggarkan dapat tepat sasaran sehingga dapat membantu perekonomian warga yang ternampak virus Corona. 

     Dalam bidang keagamaan,  menurut saya hal ini laut untuk diapresiasi.  Kerjasama antara pemerintah dan para Ormas serta tokoh agama sangatlah baik untuk menjaga Indonesia. Surat edaran yang telah dikeluarkan pun nampaknya merupakan hal yang terbaik untuk saat ini. Untuk menghadapi virus Corona ini tentunya harus ada kerjasama dari berbagai pihak untuk bersatu. Tak terkecuali umat beragama,  toleransi yang ditunjukkan sangatlah membuat kagum. Hal ini terbukti saat adanya masyarakat yang berkeliling untuk menbersihkan berbagai sudut wilayah tak terkecuali tempat peribadatan dengan disinfektan. Tidak hanya tempat peribadatan keyakinannya,  terapi juga tempat peribadatan agama lain juga turut dilakukan penyemprotan disinfektan sehingga akan menjalin silaturahmi yang baik antar umat beragama. Selain itu larangan untuk mudik sepertinya masih banyak dilanggar oleh beberapa masyarakat. Ini terbukti dengan masih banyak nya warga yang mudik sebelum Ramadhan karena takut tidak bisa pulang ke kampung halaman. Dalam hal ini aparat masing masing wilayah menindak tegas para pemudik,  tak jarang juga diantara mereka yang disuruh untuk pulang lagi ke tempatnya dan banyak juga yang terpaksa diisolasi ditempat.  Kebanyakan dari mereka beralasan tidak mempunyai hal yang bisa dilaksanakan di tempat tinggalnya,  sampai alasan takut jika tidak bisa mudik pada saat Ramadhan telah tiba. 

     Kebijakan pemerintah dalam menangani covid 19 patut untuk kita apresiasi walaupun masih banyak kekurangan,  yang terpenting adalah menjalankan apa yang telah dianjurkan karena hal tersebut adalah yang terbaik. Untuk saat ini tidak ada yang bisa disalahkan atau  dibenarkan,  yang terpenting adalah bagaimana virus ini dapat musnah di negara Indonesia dengan bersatu melawannya bersama,  mematuhi segala peraturan yang ada serta menumbuhkan kesadaran diri masing-masing  untuk melakukanya. 

4. KESIMPULAN

     Virus Corona atau Covid 19 adalah sekumpulan virus yang menginfeksi virus pernapasan. Virus ini sudah menyebar ke berbagai penjuru dunia tak terkecuali Indonesia. Untuk itu pemerintah Indonesia dalam hal ini menerapkan berbagai kebijakan untuk melawan virus tersebut. Kebijakan diterapkan dalm berbagai aspek mulai dari sosial,  ketenagakerjaan,  industri,  ekonomi,  pendidikan sampai pada keagamaan. Di bidang pendidikan salah satunya adalah dengan meliburkan sekolah dan juga Perguruan tinggi.  Dalam bidang ketenagakerjaan salah satunya dengan menerbitkan Kartu Prakerja.  Selanjutnya dalam bidang industri salah satunya dengan membayarkan pajak dadi perusahaan.  Dalam bidang ekonomi dengan memberikan anggaran dengan jumlah yang tidak sedikit untuk menunjang berbagai sektor. Serta dalam bidang keagamaan dengan menganjurkan melakukan kegiatan peribadatan dan sejenisnya dirumah. 

     Menurut pendapat saya,  kebijakan akan berjalan dengan baik apabila terdapat kerjasama antar berbagai elemen negara tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat dan badan badan lain sehingga semua elemen negara dapat bersatu untuk melawan virus Corona. Hal ini dimulai dari kesadaran masing masing diri untuk memulainya dan tidak saling menyalahkan satu sama lain.